Dampak Serangan PDNS 2, Ratusan Data di Kementerian PUPR Hilang

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya telah menyebabkan hilangnya ratusan data penting di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Data yang hilang termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU), menurut keterangan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono.

Dampak Serangan Siber

Serangan siber yang terjadi pada 20 Juni 2024 ini menyebabkan hilangnya berbagai dokumen penting, termasuk 291 data Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, 2 asosiasi supplay chain dan 84 data asosiasi badan usaha berdasarkan hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024. Taufiq Widjoyono menyatakan bahwa sistem layanan di Kementerian PUPR tidak berfungsi sejak tanggal tersebut hingga 18 Juli 2024, sehingga data-data yang ada hilang dan operasional terganggu.

"Kami tak bisa menilai kerugian dari data yang hilang tadi, termasuk juga data yang luar biasa. Kerugian sistem down," kata Taufiq saat ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

 Upaya Pemulihan Data

Untuk mengatasi masalah ini, Taufiq meminta para pelaku usaha untuk mengunggah ulang data yang hilang ke dalam sistem E-Simpan. Meskipun sistem layanan telah kembali beroperasi sejak 18 Juli 2024, proses pemulihan data masih dalam tahap uji coba dan belum sepenuhnya stabil.

"Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun masih uji coba karena kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli nanti sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan," tambah Taufiq.

Implikasi pada Layanan SBU dan SKK

Serangan siber ini juga berdampak pada layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman Nurdin, menyatakan bahwa peretasan ini menghambat penerbitan SBU dan SKK, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak badan usaha.

"Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar," ujar Andi saat ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Kerugian Besar bagi Badan Usaha

Andi menambahkan bahwa sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, terdapat 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya yang bergantung pada sertifikasi tersebut.

"Kami sangat menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab ini melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya. Kerugian yang dialami sangat besar," lanjut Andi.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan seluruh instansi terkait tentang pentingnya keamanan siber. Diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih kuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Taufiq dan Andi sama-sama sepakat bahwa perlu adanya peningkatan sistem keamanan dan monitoring yang lebih ketat terhadap sistem data pemerintah.

Selain itu, partisipasi dari seluruh pihak, termasuk pelaku usaha dan asosiasi terkait, sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga integritas data. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam membangun sistem keamanan siber yang tangguh.

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya ini memberikan dampak yang luas dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Kementerian PUPR dan berbagai badan usaha terkait. Upaya pemulihan data yang hilang dan peningkatan sistem keamanan siber menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Kejadian ini juga mengingatkan kita semua akan pentingnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam menghadapi ancaman siber. Dengan langkah-langkah yang tepat dan kerjasama yang baik, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang lagi dan sistem data nasional dapat lebih terlindungi di masa depan.